Harvard, yang dikenal sebagai salah satu universitas elit di Amerika Serikat, mengalami pembekuan dana federal sebesar 2,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 36,5 triliun) pada Senin (14/4/2025).
Pembekuan ini terjadi setelah pihak universitas menolak serangkaian tuntutan besar yang dilayangkan oleh Gedung Putih (tuntutan Donald Trump), yang bertujuan menindak anti-Semitisme di kampus.
Pada 3 April, Gedung Putih mengeluarkan daftar tuntutan yang meliputi perubahan dalam tata kelola, perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
Salah satu instruksi utama adalah menutup kantor keberagaman dan berkolaborasi dengan otoritas imigrasi untuk menyaring mahasiswa internasional.
Menanggapi tuntutan ini, Presiden Harvard, Alan Garber, dalam surat yang ditujukan kepada mahasiswa dan fakultas, menyatakan, pihak universitas tidak akan bernegosiasi mengenai independensinya atau hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut.
“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat tersebut, dikutip dari kantor berita AFP pada Selasa (15/4/2025).
Sebagai balasan, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun sebesar 2,2 miliar dolar AS, serta pembekuan kontrak pemerintah senilai 60 juta dolar AS.
Mereka menegaskan, investasi federal harus diimbangi dengan tanggung jawab universitas untuk menegakkan hukum hak-hak sipil, termasuk menanggapi dengan serius tindakan pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.
“Harvard memperlihatkan pola pikir yang meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” ujar pernyataan tersebut.
“Sudah saatnya universitas elit melakukan perubahan yang nyata jika ingin terus mendapatkan dukungan dari pembayar pajak,” imbuhnya.
Diketahui, seluruh negeri diguncang oleh protes mahasiswa pada tahun lalu, terkait dengan perang Israel di Gaza.
Beberapa protes ini menimbulkan bentrokan keras dengan polisi, termasuk protes pro-Israel yang semakin memanas.
Pemerintahan Trump bersama Partai Republik menuduh aktivis yang terlibat mendukung Hamas, kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Departemen Pendidikan AS, pada Maret lalu, mengumumkan mereka sedang menyelidiki lebih dari 60 perguruan tinggi dan universitas terkait tuduhan diskriminasi dan pelecehan anti-Semit.
Seiring dengan pembekuan dana, pemerintah juga meminta Harvard untuk melakukan audit atas pandangan mahasiswa dan fakultas, serta meninjau prosedur disiplin dan rekrutmen mereka.