Pengemudi yang telah bekerja selama 29 tahun di Pemerintah Kota Kyoto itu dipecat usai aksinya terekam kamera pengawas dalam bus.
Ia ketahuan menerima uang 1.000 yen secara langsung dari penumpang dan tidak melaporkannya sesuai prosedur.
Dalam putusan pengadilan, disebutkan bahwa insiden itu terjadi ketika lima penumpang naik ke bus dan membayar ongkos total 1.150 yen.
Sopir tersebut meminta rombongan itu memasukkan 150 yen ke kotak pembayaran, lalu ia mengambil 1.000 yen sisanya secara langsung tanpa mencatatnya.
Meski bukti video menunjukkan pelanggaran, sang pengemudi sempat membantah tuduhan tersebut dalam rapat bersama atasannya.
Selain itu, rekam jejaknya selama bertugas juga tercatat bermasalah. Ia beberapa kali ditegur karena pelanggaran, termasuk kebiasaan mengisap rokok elektronik saat masih dalam tugas, meskipun bus dalam keadaan kosong.
Pengemudi menggugat Pemkot Kyoto setelah uang pensiunnya ditahan, dan sempat memperoleh kemenangan di pengadilan tingkat bawah.
Hakim saat itu menilai bahwa hukuman pemecatan terlalu berat untuk pelanggaran yang dilakukan.
Namun, pada Kamis (17/4/2025) Mahkamah Agung Jepang membatalkan putusan itu, dan menyatakan bahwa keputusan Pemkot Kyoto untuk memecat sopir sudah tepat.
Pengadilan tertinggi menilai tindakan penggelapan itu berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem layanan transportasi umum yang dikelola pemerintah.
Putusan Mahkamah Agung disambut positif oleh Pemerintah Kota Kyoto.
“Setiap pengemudi bus bekerja sendiri dan menangani uang publik. Kami menanggapi dengan sangat serius bahwa penggelapan yang terkait dengan bidang pekerjaan kami ini terjadi,” ujar Shinichi Hirai, pejabat di Biro Transportasi Umum Kyoto, kepada AFP.
“Jika tindakan tegas kami tidak diterima, maka organisasi kami bisa menjadi ceroboh dan dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan publik,” lanjutnya.