AS) Donald Trump kembali mengejutkan dunia dengan kebijakan tarif perdagangannya.

Dalam pengumuman terbaru, Trump bahkan memberlakukan tarif impor pada pulau-pulau tak berpenghuni dan sebuah pangkalan militer AS sendiri.

Kebijakan ini mengharuskan dikenakannya tarif minimum sebesar 10 persen pada barang impor yang berasal dari Kepulauan Heard dan McDonald, yang terletak di Samudra Hindia sub-Antartika.

Kepulauan ini, yang tercatat sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dikenal karena habitat satwa liarnya, termasuk koloni penguin, anjing laut, dan burung-burung laut yang memiliki status konservasi penting.

Menurut Program Antartika Australia, perjalanan menuju Pulau Heard membutuhkan waktu sekitar 10 hari dengan kapal dari pelabuhan Fremantle di dekat Perth, Australia Barat, tergantung pada kondisi cuaca.

Meski demikian, pulau tersebut sebagian besar adalah wilayah yang tidak berpenghuni.

Tak hanya itu, Trump juga memberlakukan tarif impor yang sama pada Wilayah Samudra Hindia Britania, yang secara administratif hanya dihuni oleh personel militer AS dan Inggris di Pangkalan Militer Diego Garcia.

Pangkalan ini merupakan salah satu lokasi strategis bagi operasi militer AS di kawasan Asia-Pasifik.

Keputusan tersebut menambah daftar panjang kebijakan tarif yang diterapkan Trump dalam upayanya untuk memperbaiki neraca perdagangan AS dan meningkatkan proteksi terhadap industri dalam negeri.

Namun, langkah ini kembali menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas serta implikasi ekonomi dari tarif yang diterapkan pada wilayah-wilayah yang secara ekonomi tidak memiliki arus perdagangan signifikan dengan AS.

Sejumlah analis menilai bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolis daripada memiliki dampak nyata pada ekonomi global.

“Memberlakukan tarif pada wilayah yang hampir tidak memiliki aktivitas perdagangan adalah hal yang tidak masuk akal dari sudut pandang ekonomi,” ujar seorang pakar perdagangan internasional kepada media.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Australia maupun Inggris terkait kebijakan tarif yang mencakup wilayah-wilayah mereka.